Assalamu’alaikum di Ansor Blog

Memasuki minggu terakhir di bulan Maret 2008 harga beras di pasar global merangsak naik keangka US$ 700/ton, level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Kenaikan harga ini merupakan sebuah pukulan bagi negara-negara konsumen beras seperti Indonesia dan negara kawasan Asia Tenggara lainnya.  Kondisi ini ternyata tidaklah reda karena kenaikan terus berlanjut ke level US$ 800/ton di awal bulan April 2008.  Sebuah pukulan berunun bagi Asia sebagai konsumen beras.

Menurut direktur IRRI (International Rice Reaserach Institute), Robert Zeigler, pemicu meroketnya harga beras sampai tiga kali lipat jika dibandingkan lima tahun lalu adalah wabah pes dan virus yang menyerang tanaman padi di Vietnam. Negara ini menjadi produsen padi terbesar kelima dan eksportir terbesar ketiga di dunia.  Wabah ini dikhawatirkan menyerang negara-negar tetangga seperti China, Thailand, Myanmar dan Kamboja yang merupakan produsen utama beras dunia. Kondisi ini diperparah lagi dengan banjir yang melanda Jawa dan badai di Bangladesh, yang turut mengurangi produksi beras global. Permintan beras yang terus meningkat hingga mencapai 420 juta ton tidak dapat dipenuhi oleh persediaan beras yang hanya 70 juta ton.

Kenaikan harga beras dunia menambah satu lagi masalah yang melanda negeri ini.  Setelah naiknya beberapa komoditi pangan di pasaran, harga beras  kembali mewarnai kesengsaraan rakayat yang tidak pernah berhenti. Konsumsi beras nasional yang mencapai 37,89 juta ton pada tahun lalu tidak dapat terpenuhi dengan cadangan beras nasional yang hanya mencapai 35,79 juta ton. Karena itu Pemerintah mengimpor beras sekitar 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalan negeri.

Ada hal aneh yng disampaikan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dia mengungkapkan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan melonjaknya harga beras dunia. Dia meramalkan  bahwa iklim Indonesia pada tahun 2008 tidak terlalau ekstrem sehingga tidak berpengaruh besar terhadap produksi beras nasional.  Optimisme itu juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yasng menyebutkan bahwa terlah terjadi perluasan lahan pertanian padi sehingga terjadi peningkatan produktifitas. Karena perluasan lahan tersebut, pada tahun 2008 ini telah terjadi kenaikan produksi beras sebesar 2 %.¹⁾  Pertanyaannya, apakah kita bisa meramal cuaca setahun ke depan? Bukankah efek global warming menjadikan cuaca sulit untuk diprediksi? Lalu, apakah data BPS tersebut dapat dipercaya?

Pada kenyatannya, pengaruh harga beras dunia cukup besar terhadap harga dalam negeri. Meskipun saat ini sedang panen raya di beberapa daerah tetapi kita jangan melupakan ulah para spekulan yang memanfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai para pengusaha beras dalam skala besar malah mengekspor berasnya ke luar negeri dan mengurangi pasokan nasional. Untuk itu, Bulog harus bekerja keras mengawasi pola distribusi beras nasional. Dengan distribusi yang baik, diharapkan harga beras nasional tetap stabil walaupun tidak terjadi penurunan harga.

Untuk jangka panjang, pemerintah wajib melakukan perluasan lahan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Kita harus terus waspada terhadap alam yang kurang bersahabat dengan kita. Ternyata ramalam cuaca tidak dapat dijadikan acuan untuk meramal produksi beras di masa depan.

Sumber :  1) Media Indonesia  edisis 22 Maret 2008

2) Media Indonesia  edisis 5 April 2008

Mencermati kenaikan harga bahan pangan berarti kita harus mencermati pula kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan di

Indonesia

. Selama ini banyak kebijakan yang diambil seperti pengaturan laju distribusi pangan, peningkatan bea dan cukai impor pangan dan kebijakan lain yang telah diambil oleh pemerintah

Indonesia

. Namun, semua kebijakan yang diambil tersebut hanyalah kebijakan temporer sebagai usaha menghadang laju kenaikan harga bahan pangan dalam negeri.

Untuk itu, harus ada kebijakan permanen yang bersifat jangka panjang dan meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri dalam waktu yang lama. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibagi ke dalam 4 kelompok kebijakan, antara lain :

1.      Kebijakan Kultural

Kebijakan kultural adalah kebijakan yang secara langsung berkaitan erat dengan komponen penunjang produksi pangan. Pemerintah harus berusaha meningkatkan produksi dengan penerapan teknologi yang sesuai dengan komoditas yang akan digarap. Misalnya, penggunaan traktor untuk membajak sawah atau penggunaan mesin perah untuk memerah susu sapi.

Selain itu, peningkatan sumberdaya manusia pun menjadi unsur penting yang harus dilakukan. Karena sumber daya manusia adalah komponen utama dalam laju produksi pangan. Pemerintah harus meningkatkan intensitas penyuluhan ke para petani dan peternak dengan berbagai metode dan materi. Petani diajak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komodits pangan yang digarapnya. Karena selama ini kualitas yang buruk menjadi salah satu penyebab sulitnya produk  bersaing di pasaran.

Memang, kultur bertani petani di

Indonesia

akan berubah. Petani yang bertani dengan cara tradisional akan berubah menjadi petani konvensional dengan penerapan teknologi yang lebih modern.

2.   Kebijakan Sektoral

Kebijakan sektoral adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pertanian di daerahnya masing-masing. Di era otonomi daerah seperti sekarang, setiap daerah ingin menonjolkan komoditas unggulan setiap daerahnya masing-masing.

Ada

daerah yang ‘melupakan’ sektor pertanian dan beralih ke sektor industri dan pertambangan dalam memenuhi pendapatan daerahnya. Supaya tidak terjadi hal demikian maka harus ada sinkronisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi tersebut diimplementasikan dalam kesepakatan antara menteri pertanian, menteri perekonomian, menteri perdagangan, menteri perindustrian dan pejabat daerah.

Selama ini sudah terjadi over fungsi dari setiap daerah. Misalnya daerah yang seharusnya sebagai sentra produksi beras malah berubah menjadi sentra indusri. Hal ini terjadi di daerah pinggiran Kabupaten Bandung.

3.   Kebijakan Fiskal

Kebiajkan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan nasional. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah membuat mandeg sektor lain karena keuangan yang tidak memadai. Pemerintah harus bisa memberikan anggaran yang lebih besar unuk peningkatan produksi pertanian. Tentu saja anggaran itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada istilah ‘over anggaran’ yang berdampak pada naiknya angka korupsi pada proyek yang diselenggarakan.

Meskipun kondisi keuangan Negara sedang buruk bukan berarti harus ‘mengundang’ investor asing untuk membuka usaha di dalam negeri. Justru kalau hal itu terjadi maka akan timbul problem baru yaitu kapitalisme pertanian. Sebaiknya sebisa mungkin kita menggunakan sumberdaya nasional yang ada. Misalnya membuka jalan bagi para pengusaha dalam negeri untuk menanam modalnya dalam sektor pertanian. Tentu saja pemerintah harus bisa memberikan jaminan masa depan usaha yang baik.

4.   Kebijakan Bilateral/Multilateral

Kebijakan bilateral/multilateral merupakan kebijakan yang berkaitan dengan bentuk kerjasama ekonomi yang dijalin

Indonesia

dengan Negara-negara lain di dunia. Kerjasama ekonomi seperti seperti APEC (Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik), OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak), dan AFTA (Organisasi Perdagangan Bebas) merupakan salah satu penyebab fluktuatifnya harga bahan pangan nasional. Dengan bentuk kerjasama seperti ini,

Indonesia

tidak dapat menentukan kebijakannya sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan perjanjian kerjasama ekonomi yang telah disepakati.

Seharusnya pemerintah RI meninjau kembali kebijakan kerjasama ekonomi yang selama ini terjalin. Karena kerjasama tersebut merupakan bentuk imperialisme ekonomi

Indonesia

oleh Negara-negara maju. Misalnya, APEC (berdiri 1989) yang sengaja dibentuk untuk mengontrol laju ekonomi Negara-negara Asia Pasifik dan Amerika Latin. Sehingga Negara anggota APEC sulit untuk membendung produk impor yang masuk  (biasanya lebih murah karena disubsidi). Dan tentu saja berpengaruh terhadap harga komoditas pangan dalam negeri.  Kejadian seperti ini bukan hanya di

Indonesia

, di Meksiko pun terjadi hal yang sama. Dimana para petani jagung sulit untuk bersaing dengan jagung impor asal Amerika yang harganya cenderung lebih murah. (Media

Indonesia

, 11/2/2008).

Itulah kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah

Indonesia

untuk mewujudkan ketahanan pangan. Keempat kebijakan tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana dan  tidak dapat dipisahkan. Apabila ada satu saja jalan yang tidak ditempuh maka akan sulit untuk mewujudkan Negara yang aman dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Ada

banyak hal yang membuat hati ini merasa ngeri ketika mencermati  kondisi anak muda saat ini. Narkoba, free sex, dan berbagai kenakalan remaja lainnya sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi kita. Sepertinya kita setiap hari menjumpai hal ini. Di mal-mal, tempat kosan, sekolah dan berbagai tempat umum lainnya dapat kita temui berbagai kondisi yang akan membawa dunia ini kepada kehancuran sebuah peradaban.

Ya, saya melihat ini adalah sebuah kehancuran peradaban. Peradaban yang seharusnya membawa manusia kepada kemajuan ilmu dan teknologi, sekarang malah masih ada orang yang sepertinya tidak dapat membuka jendela kehidupannya sendiri. Ketika mereka membuka jendela kehidupannya, hanya wajah dunia yang gelap dan muram yang mereka lihat. Tak tergambar masa depan yang cerah dan menyenangkan.

Jika dianalogikan, kehidupan ini seperti bunga yang tumbuh di tengah kebun. Ketika kita  menanamnya maka disitulah kita memulai sebuah kehidupan. Lalu bunga tumbuh dan berkembang, keluar kuncup dan mekar. Ketika bunga itu mekar maka disitulah puncak dari sebuah kehidupan. Kita sebagai penanamnya merasa senang dan bangga ketika melihat bunga yang kita tanam begitu indah dipandang mata. Setelah itu, bunga akan terus layu, daunnya menguning dan batangnya pun mulai rapuh. Ketika itu adalah akhir dari sebuah kehidupan. Apabila kita rajin menyiramnya dan memupuknya maka akan kita lihat bunga yang indah. Tapi hal itu tidak kita lakukan, maka wajar kita akan melihat bunga yang layu sebelum berkembang.

Seperti itulah kondisi bangsa saat ini. Banyak diantara kita yang layu sebelum berkembang. Karena kita tidak rajin menyiram hati kita dengan indahnya iman kepada Alloh SWT. Kita juga tidak rajin memupuk pikiran kita dengan ilmu-ilmu yang membuka jalan pikiran kita. Padahal Alloh SWT  telah memberikan kepada kita sebuah tuntunan hidup yang agung yakni Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an akan kita dapatkan berbagai tuntunan hidup yang tentu saja akan membawa kita menuju indahnya kenikmatan dunia dan akhirat. Syari’at yang termaktum di dalamnya adalah solusi dari kemelut dunia yang sedang kita hadapi.

Sekarang kita tinggal memilih apakah kita akan menjadi benalu dunia yang mengotori peradaban ini. Atau kita akan menjadi bunga-bunga yang indah yang mewarnai dunia dengan talenta yang kita miliki. Baik dan buruknya sebuah peradaban sangat tergantung pada kita sebagai generasi muda. Jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang hilang ditelan zaman!

Indonesia sebagai Negara
agraris mengandalkan sektor pertanian dalam memenuhi devisa Negara. Sektor pertanian menjadi prioritas utama karena sektor
ini ditinjau dari berbagai segi memang merupakan sektor yang dominan dalam
ekonomi nasional. Hal ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun
(Repelita) yang dimulai dari 1 April 1969.

Sektor pertanian yang terdiri dari subsektor perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan menyumbang berbagai hal sebagai turut
sertanya dalam usaha pembangunan ekonomi nasional. Sumbangan sektor pertanian
pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal : (1) menyediakan surplus yang
semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat; (2) meningkatkan permintaan
akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor lain seperti industri; (3)
menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi
pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus; (4) meningkatkan
pendapatan desa untuk dimobilisasi Pemerintah; dan (5) memperbaiki
kesejahteraan rakyat pedesaan.¹

Dalam menjalankan perannya dalam pembangunan,sektor pertanian
ternyata tidaklah dapat berjalan
sendiri. Harus ada kesinergisan antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi
yang lain misalnya sektor perdagangan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi dengan prioritas pada sektor
pertanian tidaklah merupakan kasus di

Indonesia

saja, tapi merupakan
garis kebijaksanaan yang mulai populer sejak awal tahun enampuluhan. Sebelum
masa itu (tahun 40-an dan 50-an) pertanian dianggap sebagai sektor yang pasif
dalam pembangunan ekonomi, sebagai pengikut dan pendukung sektor yang lebih
aktif dan lebih dan lebih dinamis yaitu sektor industri.

Seiiring berjalannya waktu, ternyata sektor pertanian
tidaklah menjadi prioritas utama dalam pembangunan perekonomian. Pemerintah lebih mengedepankan sektor
industri untuk memenuhi devisa negara. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak
menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berimbang antara sektor pertanian
dan industri seperti Jepang. Negara Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang
berimbang (concurent growth) antara
sektor pertanian dan sektor industri. Industri berkembang dengan perpajakan tinggi
dan pengumpulan dana yang giat dari sektor pertanian termasuk tenaga kerja yang
murah. Sebaliknya sektor pertanian dikembangkan dengan cepat berkat hasil-hasil penemuan baru dari sektor industri
pupuk, obat-obat pemberantas

hama

,
mesin-mesin pertanian, pompa air dan lain-lain. Dengan cara demikian Jepang
telah mempunyai model pembangunan ekonomi yang berhasil dan telah
dicoba/dipraktekan di negara-negara lain.

Tetapi bagi negara-negara lain di Asia, model pembangunan
pertanian Jepang ternyata tidaklah mudah ditiru. Hal itu dikarenakan : Pertama,
 Sebagaimana dapat diharapkan kondisi
sosial ekonomi dan teknologi Jepang dalam tahap-tahap pembangunan pertanian itu
menunjukan ciri khas yang tidak dapat diduplikasikan di negara-negara lain.
Salah satu keuntungan Jepang dibandingkan dengan

Indonesia

misalnya adalah
pertambahan penduduk dan tenaga kerja yang tidak begitu besar terutama pada
masa-masa permulaan industrialisasi. Dalam masa-masa tinggal landas (take off) di sekitar tahun 1900 tingkat
kenaikan tenaga kerja hanya 0,8-0,9 % per tahun.² padahal kenaikan
tenaga kerja ini diserap dalam persentase yang lebih besar oleh sektor di luar
pertanian, sehingga tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.
Kenyataan yang demikian memungkinkan ditariknya dana-dana dari sektor pertanian
untuk investasi di luar sektor pertanian.

Kedua,
tidak diinginkannya modal asing yang mengalir sebagai penyumbang dana
pembangunan sektor pertanian dalam bentuk pajak tanah dan cukai yang besar.
Penarikan dana ini dimungkinkan karena
cepatnya kenaikan produktifitas sektor pertanian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan
pertanian memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut
meliputi bidang-bidang teknis, ekonomis, sosial-budaya dan lain-lain. Menurut
Mosher (1965) ada syarat-syarat mutlak
dan syarat-syarat pelancar yang harus
terpenuhi oleh suatu negara untuk adanya pembangunan sektor pertanian.
Kalau syarat-syarat mutlak tidak ada maka terhentilah pembangunan pertanian, pertanian
dapat berjalan terus tetapi statis.

Syarat-syarat mutlak tersebut antara lain : (1) Adanya
pasar untuk hasil-hasil usaha tani; (2) Teknologi yang senantiasa berkembang;
(3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal; (4) Adanya
perangsang produksi begi petani; dan (5)
Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Disamping syarat-syarat mutlak ada juga syarat
pelancar (tidaklah mutlak adanya) yang dapat memperlancar pembangunan pertanian.
Syarat-syarat pelancar tersebut antara lain : (1) Pendidikan pembangunan; (2)
Kredit produksi; (3) Kegiatan gotong-royong petani; (4) Perbaikan dan peluasan
tanah pertanian; dan (5) Perencanaan nasional pembangunan pertanian.²

Kemunduran pertanian di

Indonesia

ternyata disebabkan oleh
belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas. Maka untuk itu, sudah
semestinya kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Tidak hanya
Pemerintah saja yang berkewajiban memajukan sektor pertanian sebagai penyumbang
pembangunan perekonomian, tetapi kita juga sebagai rakyat berkewajiban terjun
secara langsung ataupun tidak langsung sebagai wujud upaya meningkatkan
produksi pertanian. Karena sektor pertanian merupakan sektor yang vital dan
menyangkut kebutuhan pokok hidup manusia. Hal itu terbukti ketika harga pangan
terus meningkat, kita kesulitan mengatasinya. 

Sumber Pustaka:

1) M.L.
Jingan. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. 2004.

2) Mubyarto.
Pengantar Ekonomi Pertanian. 1989. 

Dunia peternakan sebagai bagian dari salah satu
komponen pembangunan di Indonesia menjadi hal yang sangat diperhitungkan.
Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan
pasar. Bahkan pemerintah pun menjadikan peternakan sebagai komponen revitalisasi
pertanian di Indonesia.

Keinginan pemerintah ini ternyata tidak dapat
terealisasi dengan lancar. Karena
ternyata terjadi ketimpangan di lapangan. Kondisi ini membuat berbagai pihak
yang terkait kewalahan menanganinya.

Harga daging yang melonjak tinggi akhir-akhir ini adalah
satu contoh nyata bahwa ternyata revitalisasi peternakan tidaklah semudah yang
direncanakan.  Harga pakan yang tinggi
serta ulah spekulan yang tidak dapat dicegah merupakan salah satu penyebab
tingginya harga daging.

Serangan penyakit juga menjadi hal yang dapat
menghambat tercapainya program revitalisasi peternakan. Flu burung yang
menyerang Indonesia akhir-akhir ini membuat menurunnya pendapatan para peternak
unggas. Tidak bisa dipungkiri hal ini adalah buah dari opini publik yang sudah
terbentuk.

Eksistensi peternakan Indonesia dapat kita cermati
dari 4 aspek, yakni aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya
modal dan kebijakan pemerintah.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Akhir-akhir ini budaya beternak di Indonesia semakin
menurun dan masyarakat pun cenderung beralih ke sektor industri dan perdagangan.
Iklim dunia peternakan di Indonesia yang kurang menjanjikan membuat masyarakat
mulai meninggalkan dunia peternakan. Masyarakat desa yang identik dengan dunia
ternak dan dunia tani akhir-akhir ini mulai meninggalkan kebiasaan mereka
tersebut. Banyak para generasi muda yang memilih berurbanisasi ke perkotaan.

Apabila kondisi ini terus berlangsung maka kita
dapat memprediksi eksistensi dunia peternakan beberapa dekade ke depan. Peternakan
rakyat di pedesaan akan mulai menghilang karena sudah tidak ada lagi penerus
usaha keluarga yang biasanya dalam skala kecil.

2. Aspek Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Indonesia sangatlah kaya dan
berpotensi untuk kelanggengan peternakan. Namun bencana yang terus melanda Indonesia
turut mempengaruhi kondisi peternakan. Apalagi saat ini kita melihat efek dari global warming yang sudah tidak dapat
dikendalikan lagi. Kekurangan air dan pakan menjadi problem utama dari
peternakan yang tentu saja tidak dapat dihindari.

Dengan kondisi seperti ini maka peternakan
kehilangan perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegagalan
ekosistem (akibat ulah manusia) menjadi hal yang sangat vital dalam keberlangsungan
peternakan. Ekosistem yang tidak menunjang membuat peternakan mengalami
perubahan siklus yang semestinya. Hal tersebut berpengruh pada manajemen, feeding dan breeding yang biasa berlaku di dunia peternakan. Contohnya, kebuntingan
sapi yang sulit lagi diprediksi karena pakan yang tidak tersedia dengan baik. Atau,
musim beternak ayam broiler yang tidak tentu karena cuaca buruk di sepanjang
tahun.

3. Aspek Sumber Daya Modal

Sudah menjadi hal yang lumrah, ketika iklim usaha
peternakan melesu maka secara otomatis para pemilik modal akan melirik sektor
usaha yang lain. Sangat sedikit pemodal yang bersedia berinvestasi di dunia peternakan.
Ketidakpastian usaha bisa menjadi bumerang bagi pengusaha. Bukannya keuntungan
yang akan dicapai malah mungkin kerugian yang melanda pengusaha.

Pada kondisi ini pemerintah hanya bisa menghimbau
pemodal untuk berinvestasi di dunia
peternakan. Tapi apa mau dikata, pemerintah pun tidak bisa berbuat lebih banyak
karena pemerintah sendiri tidak
mempunyai cadangan devisa yang tinggi untuk memenuhi sekor peternakan. Hampir
semua sumber daya modal diserahkan ke pemodal swasta yang notabene adalah
pengusaha asing.

4. Aspek Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini
tidak selamanya berpihak pada peternak rakyat. Kebijakan impor yang mengalir
deras membuat peternakan rakyat tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri
yang lebih murah. Misalnya, hampir semua daging sapi yang ada dipasaran dalah
daging impor. Daging impor bisa lebih murah karena di negeri asalnya diberi
subsidi yang dapat menurunkan harga. Sedangkan pemerintah Indonesia tidak dapat
melakukan hal itu. Alih-alih subsidi, devisa negara saja terus menipis.

Kalah bersaing adalah faktor yang membuat masyarakat
enggan untuk melakukan usaha peternakan. Masyarakat tidak mau rugi karena biaya
produksi yang tinggi sedangkan harga jual yang murah. Tidak terdapat margin
yang memadai diantara keduanya. Untuk itu masyarakat lebih tertarik memilih
sektor lain dibanding sektor peternakan.

Maka dari itu, akankah peternakan di Indonesia
tetap eksis di masa yang akan datang. Padahal peternakan adalah sektor penyedia
surplus pangan bagi masyarakat. Apabila kebutuhan pangan saja belum bisa
teratasi maka negara tersebut terkategori negara miskin. Untuk itu, semuanya
kembali pada kita sebagai masyarakat Indonesia.

(Referensi : Ekonomi
Pembangunan dan Perencanaan, ML. Jhingan, 2004)

Maaf bila malam ini aku merindukanmu….
aku tak tahu kenapa
Maaf bila aku tak pantas untukmu…
aku tak tahu kenapa
Memang dunia itu lebar
Tapi dunia mengerikan dan menjijikan
Wajahnya penuh nista dan dusta
Yang kuinginkan adalah ketenangan
Bukan kesemrawutan hati
Mungkin hanya cinta yang dapat meredakannya

Aku rindu padamu….syurga

Hai….
Met datang di Ansor Blog. Kamu bisa baca semua tulisan saya di sini. Artikel, puisi atau cerpen. kalau bisa tukeran tulisannya  ya….